Jaminan Kesehatan Seharusnya Merata.

Masyarakat Indonesia pada saat ini masih kurang diperhatian dan mendapat perhatian dalam bidang kesehatan. Tidak hanya di masa pandemi saat ini saja, tetapi sebelum itu perhatian pemerintah Indonesia pun masih kurang terhadap kesehatan. Hanya saja seakan lebih terlihat lagi untuk saat ini. Namun usaha- usaha mereka saat ini belum bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Saat ini hasil yang ada tidak begitu memuaskan, terutama adanya ketimpangan dan ketidak adilan dalam pembagiannya.  Seperti sudah diketahui kebanyakan orang kartu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, selain JKN ada pula Kartu Indonesia Sehat. Kedua kartu ini bisa mempermudah seseorang untuk mendapat layanan kesehatan, tentu usaha dari pemerintah ini sangat disambut oleh masyarakat. Dan tidak hanya itu rakyat pun harus saling membantu bagi yang mampu maupun tidak. Gotong royong, itu adalah ciri khas orang Indonesia, sepatutnya dilestarikan. Sepatut nya diberikan kesempatan untuk mendapat fasilitas kesehatan dari pemerintah maupun swasta seperti dokter, rumah sakit. Setidaknya diberi keringanan untuk membayar, atau menabung untuk asuransi dalam hal ini biaya yang kita keluar kan kita tabung bsa kita pergunakan di saat kita tidak memiliki 

Hingga saat ini masih terdapat kecacatan dalam proses pelaksanaan akses jaminan ini, dimulai dari pendaftaran hingga untuk mendapatkan pelayanannya. Beberapa masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dan harus diberikan kepada yang ber hak, hal ini dikarenakan proses yang ribet dan ada beberapa masalah lainnya yang menghambat jalannya proses.  Untuk proses sendiri itu dikarenakan ketidak pahaman warga, dan kurang nya pendampingan dari mereka yang berkewajiban mensosialisasikan  semisal , setidaknya tokoh masyarakat dari yang terkecil Rukun Tetangga (RT) hingga ke tingkatan yang lebih tinggi. Setidaknya ketika mengurus Kartu Indonesia Sehat pendampingan terhadap warga, tentunya untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran hingga akhir proses. 

Di Indonesia kini masih ada beberapa warga yang mengeluhkan sulitnya mengakses kartu jaminan kesehatan ini. Terlihat dari hasil survei oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan litbang Kompas mengenai pandangan masyarakat Indonesia, yang dilakukan pada Juli 2020, hingga Agustus 2020, menunjukkan bahwa sebanyak 72,4 persen responden menyatakan mudah mencapai fasilitas kesehatan JKN. Sedang kan untuk kesulitan 19,8 persen responden yang kesulitan mengakses fasilitas jaminan kesehatan.  Pada Indonesia bagian Timur memiliki kecenderungan kesulitan akses kesehatan. Ini biasanya disebabkan oleh jarak dan terpencilnya suatu wilayah hingga menyulitkan untuk mengakses fasilitas kesehatan ini. Ditambah lagi kurangnya ketersediaan ketenagakerja kesehatan di daerah Indonesia bagian Timur dan Tengah. Kurangnya dokter, perawat dan ketenaga kerjaan kesehatan lainnya ditambah sulitnya medan yang harus ditempuh oleh masyarakat maupun dokter harus menempuh jarak atau pun halangan yang lainnya. 

Hasil dari survei yang dilakukan oleh komnas HAM,  masyarakat di bagian Timur masih diharuskan membayar pajak sebesar yang sama dengan masyarakat lainnya. Tentu saja hal ini dirasa tidak adil bagi mereka. Sebab pembayaran pajak yang sama sedang hasil yang diperoleh tidak sesuai , pihak lain yang sama-sama membayar pajak yang setara, tetapi tidak dapat hasil yang sesuai. Sebanyak 55,8 persen responden mengungkapkan fasilitas kesehatan yang masih kekurangan fasilitas. Kesulitan itu akan dipersulit lagi dengan adanya pembayaran uang iuran yang bisa dibilang berbelit. Beberapa diantaranya pengajuan dan sulitnya akses untuk mendaftar atau dalam prosesnya yang sulit, dan beberapa warga yang tidak memahami. Meskipun begitu pemerintah masih mencoba untuk menyetarakan dan meratakan kesehatan yang ada di Indonesia supaya rakyat Indonesia bisa memperoleh secara menyeluruh. 

Kemudahan mengakses fasilitas dan pelayanan yang ada tentunya memiliki tempat penting bagi masyarakat, karena masyarakat Indonesia berhak mendapat kan hak hak yang telah disepakati oleh pemerintah. Termasuk juga dalam hal memperoleh layanan kesehatan. Namun nyatanya hingga saat ini pemerataan kesehatan bagi masyarakat belum bisa dilaksanakan dengan menyeluruh. Terbukti dari responden yang memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan dan fasilitas kesehatan meskipun begitu beberapa daerah yang tidak berad di daerah Timur masih ada beberapa kawasan yang sulit untuk dimaksuki oleh tenaga kerja medis. Seperti yang sudah dijelaskan terkendala akses maksuk kebanyakan dikarenakan lintasan atau medan yang tempuh menuju suatu daerah terpencil membutuhkan kehati-hatian lebih, dan akses yang sulit dijangkau. Di beberapa daerah pun masih kurang dalam bentuk fasilitas yang kurang memadai, dan tenaga medis yang kurang kompeten. 

Kesehatan adalah hal yang paling terpenting dalam diri manusia, dalam bermasyarakat pun penting. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di selruh penjuru dunia. Pemerintahan pun masih harus mencapai target semaksimal mungkin, sebagai manusia dan warga negara kita sebagai rakyat pastinya akan mendukunng penuh langkah dari pemerintah selama itu masih berada pada tempat nya, tidak melenceng dari peri kemanusiaan. Adanya kartu Indonesia sehat (KIS) Kartu jaminan kesehatan nasional  atau yang disingkat JKN, dan Badan Penyelenggara Jamina Sosial adalah bukti kecil kebaktian mereka kepada masyarakat. Untuk masyarakat umum diharapkan untuk selalu membantu satu sama lain, dah lebih memperkuat lagi, dan rakyat juga diharapkan untuk selalu menunaikan kewajiban membayar pajak.